Detik 1 News.Net
Bandung – Komisi III DPRD Kota Bandung akan membentuk tim perumus untuk mengawal pemulihan anggaran sejumlah perangkat daerah yang terdampak pemotongan anggaran pada Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut diambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Keputusan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota Bandung bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar Matan), serta Dinas Perhubungan (Dishub) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (16/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, mengatakan pembahasan difokuskan pada program prioritas, target kinerja, serta isu strategis Tahun Anggaran 2027, khususnya dampak pemotongan anggaran terhadap layanan publik.
Salah satu perhatian utama Komisi III adalah anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar Matan di lima wilayah manajemen kebakaran yang tercatat menjadi Rp0.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” ujar Agus.
Di sektor perhubungan, Komisi III menilai pemangkasan anggaran Dishub hingga sepertiga berpotensi menghambat upaya pengurangan kemacetan dan peningkatan penggunaan transportasi umum di Kota Bandung.
Selain itu, pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga dinilai memiliki tantangan, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan.
Sementara itu, Diskominfo mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar untuk memperkuat keamanan sistem pemerintahan digital. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa data center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung.
Di bidang lingkungan hidup, Komisi III mendorong DLH lebih progresif menjalankan strategi pengurangan sampah melalui program zero waste serta meningkatkan kualitas air dan udara. Upaya tersebut dinilai penting mengingat adanya potensi kolapsnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada 2027 apabila pengurangan sampah tidak berjalan optimal.
Agus menegaskan, pemotongan anggaran pada sejumlah mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai menjadi prioritas.
Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III akan membentuk tim perumus untuk mendorong sekaligus mengawal usulan anggaran dari seluruh mitra kerja, terutama guna memulihkan anggaran operasional Damkar Matan yang saat ini bernilai nol.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan jawaban tertulis atas berbagai pertanyaan dan masukan anggota Komisi III dalam waktu dua hari sebagai bahan pembahasan lanjutan.
* Andi *
